PENYEBAB KETIMPANGAN SOSIAL DAN UPAYA MENGATASI KETIMPANGAN SOSIAL

 

Penyebab ketimpangan sosial

 1. Ketidaksiapan menerima perubahan

2. Kebijakan pembangunan yang kurang tepat

3. Tingkat pertumbuhan yang tidak merata

4. Institusi politik dan ekonomi yang cenderung eksklusif

5. Adanya bias dampak globalisasi

6. Perbedaan ketersediaan  sumber daya

Upaya Mengatasi Ketimpangan Sosial

1. Menginat kembali esensi pemerataan dalam konstitusi

2. Menumbuhkan pemahaman bahwa ketimpangan sosial merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia

3. Menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara

4. Menanggulangi kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam benruk berikut ini:

a. Penyuluhan dan bimbingan sosial

b. Pelayanan sosial

c. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha

d. Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar

e. Penyediaan akses pelayanan pendidikan

f. Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman

g. Penyediaan akses pelatihan, modal usaha dan pemasaran hasil usaha

5. Mewujudkan pemerataan yang berkeadilan

Terwujudnya pemerataan yang berkeadilan dapat ditunjukkan dengan indikator berikut:

a. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya diwilayah

b. Perkotaan dan Pedesaan

c. Meningkatnya penciptaan lapangan kerja baik di sektor formal maupun informal untuk mendukung penurunan tingkat pengangguran

d. Meningkatnya pemerataan pendapatan

e. Tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan

6. Mempercepat pembangunan di kawasan Timur Indonesia dan Mempertahankan Momentum di Kawasan Barat Indonesia

Dalam hal ini daerah luar Jawa-Bali dan Sumatera dijadikan fokus peningkatan pembangunan sektor dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali dan Sumatera dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan dikedua wilayah tersebut.

b. Meningkatkan keterkaitan antar wilayah melalui peningkatan perdagangan antar pulau.

c. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah.

d. Mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan dan kawasan terluar

e. Meningkatkan sarana dan prasarana serta alokasi anggaran dalam bidang pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) khususnya di Kawasan Timur Indonesia

f. Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan

g. Meningkatkan konektivitas antar pulau melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

7. Melaksanakan pembangunan beberapa koridor ekonomi di segala penjuru Indonesia

8. Peningkatan akses kesehatan

9. Pembangunan pendidikan berkualitas

10. Penguatan konektivitas antarwilayah

11. Pengembangan konsep agropolitan

Konsep agropolitan sebagaimana dikemukakan oleh Friedmann dan Douglas (dalam Nugroho, 2012) adalah suatu konsep pengembangan pedesaan yang didasarkan pada potensi wilayah desa itu sendiri.     

12. Pengembangan kewirausahaan mandiri

13. Pengembangan daerah tertinggal

Sebagai wujud komitmen dan kesungguhan dalam menanggulangi ketimpangan antarwilayah, pemerintah telah membentuk Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dengan mengusung misi teramat relevan dengan upaya penuntasan ketimpangan yakni terwujudnya daerah tertinggal sebagai daerah yang maju dan setaraf dengan daerah lain di Indonesia. Untuk mewujudkan visi yang dimaksud, pemerintah melaksanakan sejumlah program prioritas tersebut.

a. Program pembangunan ekonomi lokal

Kegiatan pokok dari program pengembangan ekonomi lokal meliputi hal-hal berikut:

1) Peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat

2)  Peningkatan modal sosial yang ada dalam masyarakat 

3) Menumbuhkan pusat kegiatan ekonomi baru, dengan memperhatikan produk andalan daerah

4) Meningkatkan akses masyarakat dan usaha mikro, kecil dan menengah kepada permodalan, pasar, informasi dan teknologi.

5) Meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi di daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan. 

6) Mengembangkan kerja sama dan keterkaitan dengan ekonomi antar daerah dalam kegiatan ekonomi lokal.

7) Penguatan dan penataan kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat

Program pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan pokok berikut ini:

1) Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat

2) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat

3) Mengupayakan adanya pengelompokkan permukiman untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya penyediaan pelayanan umum, khususnya untuk komunitas aday terpencil.

c. Program Pengembangan Prasarana dan Sarana

Program pengembangan prasarana dan sarana mencakup beberapa kegiatan pokok berikut ini:

1) Pengembangan sarana dan prasarana sosial dasar terutama dibidang pendidikan dan kesehatan

2) Meningkatan ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi, keperintisan untuk transportasi, dan listrik masuk desa

3) Mengintegrasikan sistem transportasi di daerah tertinggal ke dalam satu kesatuan sistem yang terpadu dengan daerah maju

4) Memperluas jaringan informasi dan teknologi

5) Mengembangkan prasarana perdesaan, khususnya prasarana pertanian dan transportasi penghubung dengan kawasan perkotaan

 

Program pengembangan daerah perbatasan mencakup ragam kegiatan berikut ini:

1) Memfasilitasi dan memotivasi pemerintah daerah setempat untuk menjadikan wilayahnya sebagai beranda depan negara dengan mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi.

2) Meningkatkan kapasitas daerah perbatasab sebagai koridor peningkatan ekspor dan perolehan devisa

3) Menyusun rencana strategis pengembangan wilayah perbatasan

4) Mengembangkan wawasan kebangsaaan masyarakat

(Sumber; Fritz H.S Damanik. Membentang Fakta Dunia Sosial Sosiologi SMA/ MA Kelas XII Kelompok Peminatan IPS. Hlm: 152-175. Bumi Aksara )